Ketua Umum MUI Surabaya Jadi Narasumber FGD Kebangsaan Polrestabes, Soroti Tantangan Pluralitas di Ruang Digital

SURABAYA — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surabaya, Drs. KH. Muhaimin Ali, menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polrestabes Surabaya, Kamis (13/8/2026), di Restaurant Mahameru, Jalan Diponegoro No. 152, Surabaya.

FGD mengangkat tema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi di Ruang Digital”. Kegiatan ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk membahas tantangan persatuan bangsa di tengah meningkatnya polarisasi yang juga terjadi melalui ruang digital.

Dalam forum tersebut, KH. Muhaimin Ali menegaskan bahwa pluralitas merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Keberagaman suku, agama, budaya, dan kelompok masyarakat merupakan realitas yang tidak dapat dihindari sekaligus menjadi kekayaan bangsa.

“Pluralitas adalah keniscayaan. Indonesia adalah negara yang sangat plural,” ujar KH. Muhaimin Ali.

Menurutnya, keberagaman tidak boleh dijadikan alasan untuk membangun sekat dan perpecahan. Sebaliknya, perbedaan harus dikelola menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.

Ia menilai tantangan tersebut kini semakin kompleks karena pluralitas masyarakat Indonesia telah masuk ke ruang digital. Media sosial menjadi ruang perjumpaan berbagai kelompok dengan latar belakang dan pandangan yang berbeda. Jika tidak disikapi secara bijak, perbedaan tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi polarisasi.

Karena itu, KH. Muhaimin Ali mengingatkan masyarakat agar memiliki kecakapan dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, pengguna media sosial tidak boleh mudah percaya dan langsung menyebarkan setiap informasi yang diterima.

“Jangan asal share berita. Kita harus benar-benar bisa membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak,” tegasnya.

Ketua MUI Kota Surabaya tersebut juga mengibaratkan teknologi sebagai pisau bermata dua. Teknologi dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat apabila berada di tangan dan digunakan untuk tujuan yang tepat. Namun, teknologi juga dapat menjadi sarana penyebaran kebencian, provokasi, hoaks, dan berbagai konten yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian Polrestabes Surabaya terhadap potensi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, pihak kepolisian menyampaikan bahwa dalam satu bulan dapat terjadi sekitar 2–3 konflik. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya ruang dialog antarelemen masyarakat.

Dialog kebangsaan seperti FGD tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan formalitas. Sebaliknya, forum lintas elemen perlu menjadi ruang untuk membangun kesadaran bersama, memperkuat komunikasi, dan mencari solusi dalam mencegah konflik serta polarisasi.

Selain Ketua MUI Kota Surabaya, FGD juga menghadirkan Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya Tundjung Iswandaru sebagai narasumber. Ia menyoroti fenomena konten kreator yang menjadikan isu-isu kontroversial sebagai konten untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurutnya, persoalan menjadi serius ketika konflik di ruang digital kemudian berimbas pada perpecahan di dunia nyata.

FGD diikuti berbagai elemen masyarakat Surabaya, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, perguruan silat, komunitas suporter, serikat pekerja, hingga kelompok masyarakat lainnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antarelemen masyarakat dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan merawat persatuan bangsa, khususnya di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya interaksi masyarakat di ruang digital.